Inspektorat Lebak Sampaikan, Baru 136 Desa Yang Telah Mendapat Surat Keterangan Bebas Temuan Inspektorat

Inspektorat Lebak Sampaikan, Baru 136 Desa Yang Telah Mendapat Surat Keterangan Bebas Temuan Inspektorat

Oleh : Aji Rosyad I Editor : Kusman

LEBAK – Kantor Inspektorat Kabupaten Lebak menyampaikan, bahwa hingga tanggal 7 Juli 2021 dari 266 Desa yang ada di Kabupaten Lebak, baru 136 Kepala Desa atau Incumbent bakal Calon Kepala Desa yang lolos dan mendapatkan Surat Keterangan Bebas Temuan Inspektorat.

“Sesuai dengan aturan Pemerintah Kabupaten Lebak, bahwa setiap Calon Kepala Desa khususnya incumbent yang akan mencalonkan diri, itu harus mendapatkan surat keterangan bebas temuan dari inspektorat,”kata Sekertaris Inspektorat Lebak Mila pada awak media di depan Kantor Inspektorat Lebak. Kamis, (8/7/2021).

Mila menerangkan, untuk mendapatkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat, Cakades khsusus incumbent harus bebas dari temuan- temuan, seperti bebas temuan dari keuangan, arsip- arsip dan lain sebagainya.

“Mulai dari temuan keuangan, arsip – arsip dan yang lainnya. Namun, jika ditemukan adanya kerugian Negara yang dilakukan oleh Kepala Desa atau incumbent tersebut, mereka harus mengembalikan kerugian negara kepada Kas Negara,”teranganya.

Ketika ditanya, jika Inspektorat menemukan Calon Kepala Desa Incumbent yang ditemukan oleh Inspektorat adanya temuan soal kerugian keuangan negara apakah ada sanksi, Mila mengklaim, pihaknya belum mengetahui terkait hal itu.

“Terkait hal itu saya kurang tahu, selama ini kita hanya sebatas pemeriksaan bebas temuan hal itu saja,”katanya.

Lanjutnya, setiap Calon Kepala Desa Incumbent yang jika ditemukan adanya temuan keuangan, pihak Cakades atau Incumbent harus menunjukan bukti setoran yang disetorkan ke Kas Daerah atau Kas Negara.

“Nanti itu ada bukti setoran mereka ke Kas Daerah melalui Bank, biasanya itu yang lebih tahu anak-anak yang bagian Bidangnya, nanti memverifikasi kebagian auditor, menunjukan bukti bahwa mereka sudah menyetorkan ke Kas Negara,” katanya.

Kata Mila, batas pemberkasan Cakades itu disesuaikan dengan DPMD Lebak yaitu hingga tanggal 24 Juli 2021.

“Itu batas pemberkasan Calon Kepala Desa dari DPMD, artinya, mereka Calon Kepala Desa, sebelum tanggal 24 Juli itu harus sudah beres,”katanya.

Mila menerangkan, sebetulnya selama PPKM Darurat pihak Inspektorat itu 100 persen WFH, namun karena ada pelayanan Surat Keterangan (Suket) kepada pihak Cakades, pihakhya mengklaim brusaha masuk untuk melayani terkait hal itu.

“Iya, sebtulnya Inspektorat 100 persen WFH, namun karena harus melayani terkait Suket, kasian dari pihak Desa, untuk itu kita berusaha masuk,”katanya.